Barru_Pemerintah Kabupaten Barru menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM – TP2DD) sekaligus Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun 2025, Selasa 22/07/2025.
Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai V MPP Kantor Bupati Barru, Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Barru dan dihadiri Pj. Sekda Barru, Jajaran perangkat daerah, Direktur RSUD La Patarai Barru, serta para Camat se Kab. Barru
Dalam pertemuan ini, Wabup menyoroti beberapa sektor strategis yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan pasar, serta pemanfaatan dana BOK dan DAK Nonfisik sektor kesehatan.
Wabup Abustan, mengungkapkan masih banyak lahan-lahan di Kabupaten Barru yang belum terdaftar dalam sistem PBB, termasuk lahan milik pribadi yang dikelola selama puluhan tahun. Ia menekankan bahwa potensi PBB sangat besar namun belum tergarap optimal.
” Kalau tanahnya bukan milik negara dan sudah dikuasai lama, kenapa tidak diberikan saja? Termasuk lahan yang sudah ada bangunannya. Ini harus dicek ulang,” tegasnya.
Ia meminta camat dan Lurah serta kepala desa untuk segera melakukan pendataan dan internalisasi terhadap semua potensi pajak di wilayah masing-masing.
Wabup juga menginstruksikan kepada Dinas terkait agar setiap pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban, terutama PBB tidak diberi izin untuk melanjutkan proses komersialisasi termasuk pengajuan izin pemecahan lahan dan proses jual beli yang belum memenuhi syarat administratif.
Dalam evaluasi sektor pasar, Wabup Abustan menyampaikan ketidakpuasannya atas laporan pendapatan dari dinas terkait yang tidak lengkap tidak memuat target dan realisasi. namun ia mengapresiasi atas peningkatan retribusi dari sektor ini.
” bagaimana kami bisa mengevalusi jika dalam laporan tidak tercantum target pendapatan dan realisasi “, ujarny
Pada bagian ini, Pj Sekda Abu Bakar yang diberi kesempatan oleh Wabup untuk menyampaikan arahannya, meminta kepada dinas terkait bersama seluruh kepala pasar dan UPTD mencatat dengan rinci data tunggakan, tahun dan bulan, serta memisahkan antara penerimaan berjalan dan penerimaan piutang. Penyetoran retribusi pasar juga diwajibkan dilakukan setiap hari pasar berlangsung, bukan bulanan.
Pj. Sekda Barru juga menekankan para kepala puskesmas atas sisa dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) yang belum terserap, termasuk dana transfer dari pusat yang bisa menjadi pengurang transfer berikutnya jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
” Dana transfer ke daerah bisa dikurangi kalau serapan kita rendah.Ini merugikan daerah,” jelasnya.
Ia meminta agar seluruh dana yang masuk segera dibelanjakan untuk pelayanan kesehatan di masing-masing puskesmas, khususnya untuk perbaikan fasilitas seperti lampu, toilet, dan peralatan pendukung lainnya.
Terkait aplikasi pelayanan, Wabup Abustan juga menyoroti buruknya sistem aplikasi pembayaran digital, termasuk Mobile Banking yang tidak memberikan notifikasi pembayaran PBB, menyebabkan kebingungan dan kerugian.
“Kalau aplikasinya tidak bisa dibenahi, cari bank lain. Jangan sampai rakyat jadi korban hanya karena aplikasi rusak,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk dinas-dinas lain yang belum sempat dibahas dalam rapat tersebut, diharapkan agar segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas penagihan serta melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan. Hal ini penting guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan memastikan setiap potensi pendapatan dapat digali secara maksimal.
Di akhir arahannya, Wabup menegaskan komitmen untuk membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan daerah secara total. Ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah bekerja sesuai aturan, menghindari penyimpangan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
