SULBAR – Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ Gubernur, termasuk PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dilakukan Kamis, 5 September 2024 dihadapan Itjen Kemendagri.
Tiga bulan terakhir, PJ Bahtiar melakukan pengendalian inflasi dengan berbagai program seperti gerakan pangan murah, kini lebih dimasifkan dengan empat kali sepekan.
Bahtiar bersama TPID juga secara rutin melakukan koordinasi terkait pengendalian inflasi daerah. Serta melakukan fasilitasi terhadap pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Sulbar.
“Dari bulan Juli inflasi 2,08 (y-on-y) turun hingga 1,59 persen (y-on-y),” beber Bahtiar.
Dalam upaya meningkatkan produksi komoditi pangan di Sulbar,Pj Bahtiar juga menggencarkan gerakan menanam, berbagai komoditi pangan yang ditanam, seperti Sukun sebanyak 18.000 bibit, Pisang 5.000. Gerakan ini dilaksankan secara kolaboratif bersama forkopimda, Pemkab dan masyarakat.
Memastikan jalannya proyek infrastruktur yang didanai melalui APBN, seperti pekerjaan ruas jalan Salutambung- Urekang sebagai akses penunjang mobilisasi hasil pertanian masyarakat.
Kedua, Penanganan Stunting, telah dilakukan dengan optimalisasi Posyandu, ini bekerjasama dengan Tim Penggerakan PKK, BKKBN, TNI-Polri, dan instansi vertikal lainnya.
Selain itu melakukan pembinaan kepada kader dan petugas untuk mengoptimalkan pemenangan stunting Selain itu dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bersumber ADD, CSR dan DAK BK Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas.
Ketiga melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah, harapannya pada 2025 BUMD dapat lebih optimal.
Keempat, terkait Pelayanan Publik, pada Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melayani perizinan 990 layanan di 14 sektor dan non perizinan 76 pada 12 sektor. Tercatat Realisasi Investasi Triwulan II 2024 mencapai Rp. 1.775.289.906.187, terjadi peningkatan signifikan dibandingkan Triwulan II 2023 yang hanya diangka Rp859 miliar.
Selain itu melakukan optimalisasi pada Pelayanan kesehatan, seperti menyediakan fasilitas Pendaftaran Online melalui E-Pasien RSUD, Menyediakan Loket pelayanan khusus bagi Ibu Hamil/Menyusui, Disabiitas dan Lansia, Pembayaran secara digital (Qris) , Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Menyediakan fasilitas Pendaftaran Online melalui E-Pasien RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Bekerja sama dengan Dukcapil Kab. Mamuju untuk memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir, dan Memfasilitasi pendaftaran BPJS Kesehatan bagi semua bayi baru lahir.
Selain pada Dinas PTSP dan RSUD regional, terdapat 19 layanan publik pada 19 Perangkat Daerah, antara lain Pelayanan Adminduk, Layanan Pengujian dan Standarisasi Penyewaan Alat Berat, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, pemanfaatan laboratorium Dinas Perdagangan, Pelayanan tempat penginapan pada Dinas Perhubungan, Pelayanan Vaksinasi Hewan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan, Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan beberapa layanan lainnya.
Kelima, Menekan Angka Pengangguran dengan melaksanakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan melaksanakan ujikompetensi bagi peserta pelatihan di 8 kejuruan dengan realisasi sebanyak 128 orang peserta pelatihan di UPTD. BLK Provinsi Sulawesi Barat. Penyelenggaraan Program Pemagangan melaksanakan program magang sebanyak 179 Orang dilaksanakan dari bulan April sampai dengan September 2024 di 26 perusahaan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada pencari kerja, Pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja dari bulan Mei sampai dengan Agustus telah menempatkan tenaga kerja sebanyak 456 orang di 6 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
Berikutnya Melaksanakan kegiatan Pelatihan produktivitas tenaga kerja sebanyak 25 orang, Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi di Kabupaten Majene dan Kabupaten
Polewali Mandar dengan total peserta 60 Perusahaan, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mediator hubungan industrial telah menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dan Pemeriksaan diperusahaan sebanyak 24 Perusahaan yang dilakukanpemeriksaan dan pembinaan oleh fungsional pengawas ketenagakerjaan.
Keenam, Penanganan Kemiskinan, tercatat Persentase Penduduk Miskin Sulbar Tahun 2024 sebesar 11, 21 %Atau 162,19 Ribu Jiwa. Persentase Penduduk Miskin EkstremSulbar Tahun 2024 sebesar 1,46% Lebih Tinggi dibanding Nasional 0,83% (Urutan ke 29 dari 38 Provinsi)
Upaya yang telah dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh OPD bekerja kolaborasi menangani kemiskinan ekstrem, misalnya pada Dinas Sosial, dilakukan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Tujuh, Peningkatan Sektor Kesehatan dengan melakukan peningkatan layanan dan menargetkan menargetkan Akreditasi Utama, Pendampingan Pemberian PMT pada Bumil dan Balita, Menurunnya Prevalensi stunting Sulawesi barat dari 35% mnejadi 30,3% pada tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 melalui pembagian PMT bagi ibu dan balita serta pemberian honor bagi pengelola data di 98 Puskesmas melalui dana APBD Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu melakukan Imunisasi Dasar Lengkap dengan Target Cakupan IDL sampai bulan Juni.
Dalam hal peningkatan Sarpras dan SDM, dilakukan penambahan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Onkologi Radiasi, Memperluas jejaring Kerjasama dengan Disdukcapil di Wilayah Sulawesi Barat untuk pembuatan Dokumen Kependudukan Bayi Baru Lahir, Pengadaan Alat Operasi Mata.
Delapan Penyerapan Anggaran, Pemprov Sulbar terus memonitoring pelaksanaan serapan APBD khususnya Dana Transfer ke Daerah.
Sembilan, PJ. Bahtiar juga fokus pada delapan agenda prioritas antara lain Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. LUBER JURDIL, Aman dan Damai, Penanganan Gizi Buruk, Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem,Pengendalian Inflasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru.
Mewujudkan Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan, Membangun Konektivitas dengan IKN dan Wilayah Sekitarnya Sinergi Program Pusat dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) serta Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum.
Terakhir mengenai perizinan, Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Periode 19 April – 23 Agustus 2024 sebanyak 662 Dokumen. (Adv)
