JAKARTA — Rencana Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,25 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) pada 2027 menuai sorotan.
Alih-alih mendapat tepuk tangan, kabar tambahan anggaran tersebut justru mengundang tanda tanya. Di tengah tuntutan agar setiap program pemerintah menunjukkan hasil yang jelas dan terukur, publik mempertanyakan urgensi penambahan anggaran dalam jumlah besar tersebut.
Program belum sepenuhnya terlihat hasilnya, tetapi kebutuhan anggaran kembali diajukan. Bagi sebagian masyarakat, situasi ini terdengar seperti pola lama: program jalan, anggaran menyusul, lalu tambahan anggaran kembali diminta.
Kritik pun bermunculan. Publik tidak sekadar mempertanyakan angka Rp1,25 triliun, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas program Kopdes selama ini.
Apa yang sudah dihasilkan? Berapa koperasi yang benar-benar berkembang? Berapa desa yang merasakan manfaatnya? Dan yang paling penting, bagaimana ukuran keberhasilannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting sebelum pemerintah kembali meminta tambahan anggaran.
Pasalnya, uang yang digunakan untuk menjalankan program pemerintah bukanlah uang tanpa batas. Anggaran negara berasal dari penerimaan negara yang pada akhirnya bersumber dari masyarakat.
Karena itu, ketika tambahan anggaran diajukan, publik wajar meminta pertanggungjawaban: hasilnya apa?
Jika evaluasi program belum disampaikan secara meyakinkan, permintaan tambahan Rp1,25 triliun tentu mudah menjadi bahan sindiran.
Publik seolah berkata, “Programnya belum kelihatan hasilnya, kok dompetnya sudah diminta dibuka lagi?”
Namun demikian, tambahan anggaran tidak otomatis berarti program tersebut buruk. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjelaskan alasan kebutuhan anggaran, target yang ingin dicapai, mekanisme penggunaan dana, serta indikator keberhasilannya.
Justru di titik inilah transparansi menjadi penting.
Jika Kemenkop mampu menunjukkan bahwa tambahan Rp1,25 triliun tersebut benar-benar dibutuhkan, memiliki target terukur, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, kritik publik tentu bisa dijawab dengan data.
Sebaliknya, jika publik hanya disuguhi angka tanpa penjelasan mengenai hasil dan manfaat, maka tawa dan sinisme masyarakat bukan sesuatu yang mengejutkan.
Rp1,25 triliun bukan angka kecil. Publik berhak tahu: uang sebanyak itu akan menghasilkan apa?
Penulis : Adhy
