MAKASSAR — Apa jadinya ketika program ambisius dari “dapur” berubah menjadi persoalan di “parlemen”? Itulah yang kini dialami program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), yang tiba-tiba menjadi sorotan tajam publik dan pejabat daerah di Sulawesi Selatan.
Salah satunya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyoroti kondisi dapur MBG di Kecamatan Maritengngae, Sidrap, yang menurutnya “tidak memenuhi standar”.
Ia menyebut dapur beroperasi di garasi rumah, beratapkan spandek, tanpa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tanpa izin dari Dinas Kesehatan, dan belum melapor ke instansi terkait.
Dikutip di website beritakotamakassar.com, Hj Fatma menyatakan bahwa dapur-dapur seperti itu harus ditutup agar tak membahayakan anak-anak yang mengonsumsi makanan dari MBG
“Kita tidak mau dapur seperti itu. Jangan sampai beroperasi di garasi rumah, pakai spandek, panas, dan tidak layak. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Fatmawati usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel di Makassar, Selasa (7/10/2025).
“Dapur itu tidak punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tidak punya izin dari Dinas Kesehatan, dan belum melapor. Kok bisa beroperasi? Ini tidak benar,” ungkapnya dengan nada kesal.
Fatmawati meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menutup dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar dan belum berizin. “Saya sudah minta ke BGN, dapur yang tidak berstandar tolong ditutup. Kita tidak mau ada kejadian luar biasa, terutama keracunan anak-anak sekolah,” ujarnya.
Istri Anggota DPR RI Rusdi Masse itu juga mengaku telah melaporkan temuan ini ke Komisi IX DPR RI. “Saya sudah protes ke Komisi IX, karena ada dapur yang diloloskan tanpa izin dan tanpa IPAL. Seharusnya dapur MBG punya sertifikat higienis dan IPAL yang dicek kelayakannya,” tegasnya lagi.
Fatma bahkan mengungkap kejanggalan dalam proses perizinan dapur MBG. “Menurut teman-teman, ada dapur yang hanya kurang satu pisau saja sudah tidak dikasih izin. Tapi ini jelas-jelas tidak punya IPAL malah bisa beroperasi. Ada apa?” sindirnya.
Lebih lanjut, Fatma meminta pemerintah kabupaten/kota di Sulsel segera membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengecekan langsung di lapangan.
“Semua kepala daerah harus bentuk tim terpadu. Kita mau program Makan Bergizi Gratis berjalan baik, aman, dan menyehatkan anak-anak kita,” tandasnya.
Menurut Fatma, temuan ini bermula dari laporan adanya siswa yang mengalami sakit perut usai menyantap makanan MBG di sekolah. “Awalnya ada laporan anak sekolah sakit perut setelah makan siang MBG. Belum bisa dipastikan karena makanan itu, tapi Dinas Kesehatan sudah turun memeriksa,” pungkasnya.
Sekedar diketahui Hj.Fatmawati Rusdi mengikuti Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Rahman Pina, itu membahas Pemandangan Umum sembilan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Dari total 85 anggota DPRD Sulsel, hanya 45 orang yang tercatat hadir, dan tiga orang izin.
Penulis : Erwin
