Jakarta_Pemerintah Kabupaten Barru kembali menerima penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Selasa 5/8/2025.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Kabupaten Barru dalam menerapkan skema insentif fiskal berbasis kinerja atau Ecological Fiscal Transfer (EFT).
Skema ini mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja kolaboratif seluruh pihak di Kabupaten Barru. Dari OPD, DPRD, mitra pendamping, hingga masyarakat desa. Semua terlibat aktif menjaga lingkungan dan mendorong tata kelola pembangunan yang berkeadilan,” ungkap Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., usai menerima penghargaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH.M.Si yang turut didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Unru, ST. M. SP, juga berpartisipasi dalam sesi Green Leaders Forum, yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah untuk berbagi praktik baik dan memperkuat peran daerah dalam pendanaan hijau dan pembangunan berketahanan iklim.
Kabupaten Barru menjadi salah satu dari 46 daerah yang telah mengadopsi pendekatan EFT. Melalui kebijakan ini, Barru berhasil memperkuat regulasi lingkungan, melindungi kawasan ekosistem penting, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.
“Keberhasilan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadikan Kabupaten Barru sebagai daerah yang ramah lingkungan, berketahanan iklim, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tambah Bupati.
Kegiatan Konferensi Nasional ini diselenggarakan oleh KMS-PE dengan dukungan dari The Asia Foundation, PINUS Indonesia, dan PATTIRO.
Selain penghargaan, kegiatan juga mencakup peluncuran platform digital EFTIndonesia.org, deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD), serta penyusunan Roadmap Advokasi Nasional untuk pendanaan ekologis.
