Jakarta_Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) resmi di kukuhkan dan Dirangkaikan Seminar Nasional dengan Tema ‘Penguatan Peran DPRD Kabupaten Dalam Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Transparan dan Akuntabel”, Kamis 19/6/2025.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barru Hacing, S.Sos Fraksi Golkar beserta anggota DPRD lainnya.
Acara ini digelar sebagai bagian dari komitmen ADKASI dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, memperkuat sinergi antar anggota legislatif daerah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh kabupaten di Indonesia.
Pengukuhan dilakukan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, disaksikan oleh para anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah se-Indonesia, tokoh nasional serta jajaran eksekutif pemerintahan.
Adapun Pengurus ADKASI yang baru dikukuhkan antara lain:
Ketua : Siswanto, S.Pd., M.Hum
Sekjen : H Endang Sodikin, S.Pdi.
Ketua Umum ADKASI dalam Berbagainya menyampaikan bahwa kepengurusan periode ini akan fokus pada peningkatan peran strategis DPRD kabupaten, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.
“DPRD harus hadir sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Melalui ADKASI, kita ingin memperkuat kapasitas kelembagaan agar DPRD dapat bekerja lebih responsif, inklusif, dan transparan,” tutupnya.
Pasca Pengurus Pengurus ADKASI di lanjutkan seminar nasional yang menghadirkan pembicara dari unsur pemerintah pusat, akademisi, dan praktisi kebijakan publik.
Beberapa topik yang dibahas antara lain penguatan peran DPRD dalam penyusunan kebijakan publik, optimalisasi fungsi pengawasan, serta pemanfaatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan daerah.
Seminar ini menjadi wadah strategi untuk bertukar ide dan memperkuat kolaborasi antar daerah, dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era otonomi daerah.
Melalui forum ini, ADKASI menegaskan sebagai organisasi yang tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga sebagai penggerak peningkatan kualitas pemerintahan daerah melalui peran aktif legislatif di tingkat kabupaten.
