Banjarbaru, INFO_PAS – Sebanyak 80 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru mengikuti asesmen dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin, Kamis (5/12). Asesmen ini sebagai upaya Lapas Banjarbaru guna mendukung percepatan program cetak sawah rakyat pada lahan brigade pangan di Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
“Hasil peninjauan lahan dan diskusi bersama Pimti Pratama Ditjenpas, penanaman perdana akan dilakukan pada bulan januari 2025. Menindaklanjuti hal tersebut kami gerak cepat untuk melakukan asesmen terhadap Warga Binaan. Kami ingin memastikan setiap Warga Binaan yang nantinya terlibat dalam program tersebut telah melalui asesmen mendalam oleh PK Bapas,” terang Kepala Lapas Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa.
Wayan mengatakan asesmen ini untuk memilih Warga Binaan yang akan terlibat dalam program tersebut berdasarkan pertimbangan risiko keamanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas, risiko kesehatan, dan risiko pada masyarakat. Hasil penilaian menjadi dasar keterpilihan Warga Binaan terlibat dalam pengerjaan lahan brigade pangan.
“Warga Binaan yang ikut asesmen ini tentunya telah menjalani setengah dari masa pidananya, tidak melakukan pelanggaran, negatif urine, memiliki keterampilan dibidang pertanian, usia tidak lebih dari 50 tahun, bukan residivis, serta kondisi fisik dan kesehatannya bagus. Hal ini penting untuk menentukan siapa saja yang siap secara mental, fisik, dan keahlian untuk berkontribusi dalam program tersebut,” ujar Wayan.
Wayan menekankan program ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi sebagai sarana pembinaan yang terintegrasi bagi Warga Binaan. “Program ini menunjukkan bahwa Warga Binaan bukan hanya berfungsi sebagai penerima pembinaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam merealisasikan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Asta Cita Presiden melalui lahan produktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Lahan Brigade Pangan yang terletak di Desa Bati-Bati merupakan lahan milik masyarakat yang dikelola bersama dengan pemerintah. Dengan skema pembagian hasil 70% untuk masyarakat dan 30% untuk pemerintah, program ini membangun kolaborasi sinergis antara masyarakat, Ditjenpas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Kementerian Pertanian.
“Kami yakin program ini akan membawa manfaat besar. Tidak hanya untuk ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat,” pungkas Wayan.
Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan lahan seluas 64 hektar dari target 100 hektar. Untuk mempercepat pembukaan lahan, mereka telah mengerahkan 11 ekskavator dan tiga longarm.
