Jakarta – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra, mengecam tindakan pembubaran paksa forum diskusi yang di hadiri sejumlah tokoh di kawasan kemang, Jakarta Selatan.
Peristiwa pembubaran yang terjadi pada hari Sabtu kemarin (28/9) dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menjamin
kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya Dhahana juga menegaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut telah melanggar Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1 yaitu Pembubaran diskusi umum secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai .
Tak hanya itu, kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, diatur secara khusus dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepolisian sebagai bagian pemerintah yang berkewajiban mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM) diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa hak asasi manusia terpenuhi dan kebebasan tetap dibatasi dengan menghormati HAM orang lain.
Dhahana mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat dengan berlandaskan HAM untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan bertukar
pikiran secara bebas, selama tidak melanggar hukum,” pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dalam kesempatan terpisah, ia menuturkan bahwa tindakan pembubaran diskusi tersebut sangat melenceng dari keberadaan prinsip-prinsip HAM.
Ia juga turut mengecam peristiwa dan berharap agar masyarakat Indonesia, termasuk yang berada diwilayah Sulawesi Tengah dapat mementingkan keberegamaan, perbedaan pendapat yang ada.
Apalagi, kata Hermansyah Siregar, hal tersebut merupakan bagian penting dalam penegekan prinsip HAM yang dimiliki setiap individu, maupun pengejawantahan dalam sistem demokratis di Indonesia.
“Pastinya kita berharap agar sesama anak bangsa, kita semua dapat mengerti benar yang namanya keberagamaan, sikap toleransi dan menghargai hak setiap orang harus kita junjung bersama,” pungkasnya.
