Dari Mateng ke Jakarta, Nirwanasari Aras Kawal Sekolah Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) melalui Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan program Sekolah Rakyat dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Mateng mendampingi Kepala Dinas Sosial Mateng Hj. Nirwanasari Aras T, SE., M.Si melakukan koordinasi dan konsultasi langsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabup menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat melalui kesiapan daerah, termasuk koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana penunjang.

Baca Juga :  Bupati Andi Ina Kartika sari didampingi Kepala Dinas Sosial A. Syarifuddin, melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bertemu dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

Selain membahas Sekolah Rakyat, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan sejumlah usulan program strategis lainnya kepada Kementerian Sosial RI, di antaranya permohonan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan produktif pasca menerima bantuan sosial.

Kemudian, turut disampaikan permohonan bantuan peralatan operasional TAGANA dan penanggulangan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta mendukung optimalisasi pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengusulkan hibah Barang Milik Negara (BMN) sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana pelayanan sosial di daerah, termasuk mendukung peningkatan operasional kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas usulan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai langkah penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas dalam menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan.

Baca Juga :  Kopdes Belum Jelas Hasilnya, Kemenkop Malah Minta Rp1,25 T Lagi, Publik Pun Tertawa

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan usulan penambahan rasio Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, mengingat luasnya wilayah dan jumlah penerima manfaat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Nirwanasari Aras pun menyampaikan harapannya agar berbagai usulan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari Kementerian Sosial RI demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI, khususnya dalam percepatan program Sekolah Rakyat dan berbagai program sosial lainnya demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menghadirkan pelayanan sosial yang lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Rilis Pemkab Mateng)

 

Penulis : ST

Editor : Adhy

Follow WhatsApp Channel www.refortase.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kopdes Belum Jelas Hasilnya, Kemenkop Malah Minta Rp1,25 T Lagi, Publik Pun Tertawa
Kepala BGN Bilang MBG Tak Bermasalah, Guru dan Orang Tua Malah Bersuara: Siapa yang Harus Dipercaya?
Purbaya Mendadak Dicopot dari Kursi Menkeu, Ada Apa di Balik Keputusan Mengejutkan Ini?
Fadia Arafiq Dijerat Pasal Langka
Prof Henri Subiakto: UU ITE Harus Dikawal agar Tak Menjadi Alat Pembungkam Pers
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Babinsa Seliliran Lakukan Pendampingan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Ketua DPRD mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 06:36 WIT

Kopdes Belum Jelas Hasilnya, Kemenkop Malah Minta Rp1,25 T Lagi, Publik Pun Tertawa

Selasa, 15 September 2026 - 06:22 WIT

Kepala BGN Bilang MBG Tak Bermasalah, Guru dan Orang Tua Malah Bersuara: Siapa yang Harus Dipercaya?

Selasa, 15 September 2026 - 06:11 WIT

Purbaya Mendadak Dicopot dari Kursi Menkeu, Ada Apa di Balik Keputusan Mengejutkan Ini?

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:34 WIT

Dari Mateng ke Jakarta, Nirwanasari Aras Kawal Sekolah Rakyat

Minggu, 8 Maret 2026 - 19:53 WIT

Fadia Arafiq Dijerat Pasal Langka

Berita Terbaru