Makassar_Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru dalam menghadiri Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kamis 26/6/2025.
Kegiatan ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Drs. Jufri Rahman, M.Si., Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, serta para kepala daerah dan inspektur dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komite IV DPD RI terhadap pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi ruang dialog terbuka antara lembaga legislatif pusat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, guna memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Dalam sesi diskusi, Wabup Abustan menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan produk hukum turunannya, agar kebijakan yang diterapkan lebih adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.
“Regulasi idealnya tidak bersifat seragam untuk seluruh daerah,” tegasnya, mengingat beragamnya karakteristik wilayah di Indonesia yang menuntut pendekatan kebijakan yang fleksibel.
Selain itu, Wabup juga menekankan perlunya penyederhanaan tata kelola dana bagi hasil. Menurutnya, mekanisme penyaluran yang ada saat ini perlu diperbaiki agar lebih efisien dan langsung menyasar pemerintah kabupaten/kota tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Menutup pernyataannya, Wabup Abustan berharap agar proses audit antar-lembaga dapat berjalan dengan lebih sinergis, akuntabel, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Barru, katanya, siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan negara dan percepatan pembangunan daerah.
