BANJARMASIN, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari turut berpartisipasi dalam kegiatan Pra-rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Senin (13/1/2025).
Kepala Rutan Pelaihari, Fani Andika, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik. “Rutan Pelaihari berkomitmen untuk terus menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan penerapan tata kelola keuangan yang baik, kami berharap dapat menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara,” ujar Fani.
Kegiatan ini diikuti oleh operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Rutan Pelaihari, Eka wulandari, dan operator BMN, Ahmad Zairullah Redhani. Selain itu Pejabat Struktural dan Staf Rutan juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Rutan Pelaihari.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, secara resmi membuka kegiatan rekonsiliasi ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa agenda ini sangat strategis dalam menyelaraskan data laporan keuangan untuk periode semester II Tahun Anggaran 2024.
“Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyamakan data laporan keuangan di tingkat satuan kerja dan wilayah. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi basis data untuk pemutakhiran laporan keuangan serta BMN di tingkat nasional,” ujar Nuryanti.
Ia juga memberikan apresiasi atas capaian positif yang telah diraih oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel sepanjang tahun 2024. Nuryanti menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data laporan keuangan, sekaligus mengharapkan setiap kendala dapat diselesaikan dengan baik untuk mendukung penyusunan laporan yang lebih optimal.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Rutan Pelaihari berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, sebagai wujud dukungan terhadap terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
