WAJO – Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo Suslel, H. Andi Rosman S,Sos, M.M memberikan respon terkait program makan gizi gratis (MBG) yang berjalan di Kabupaten Wajo. Hal tersebut disampaikan setelah maraknya kritikan soal kelayakan dan kurangnya pengawasan ketat terkait 11 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Wajo.
Bupati Wajo, H.Andi Rosman kepada awak media ini mengatakan terkait adanya beberapa masukan kritikan atas program MBG yang berjalan terhadap keberadaan 11 dapur MBG saat ini berjalan terkait soal standar kelayakan serta dianggap minim pengawasan terkait adanya indikasi dugaan terhadap MBG tersebut yang kurang layak dan berbau, tentunya kami selaku pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi dengan semua unsur pihak terkait dan segera melakukan koordinasi dengan pihak Korwil SPPI Kabupaten Wajo dalam program MBG tersebut.
” Makasih atas informasi atau saran masukan kritikan dan tentunya ini kami akan tindak lanjuti dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Korwil SPPI serta unsur terkait lainya dalam program MBG “. Ucapnya ringkas
Sedangkan disisi lain berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi yang dilakukan ke beberapa pihak terkait dan lokasi keberadaan 11 dapur MBG yang sedang sedang berjalan dan beroperasi di Kabupaten Wajo memang patut dipertanyakan terkait standar kelayakan dapur MBG tersebut, baik dari segi persyaratan legalitas serfikat dan akte pendirian usaha NIB serta Kemenkumham serta minimnya pengawasan ketat terhadap standar kelayakan program penyaluran MBG tersebut dari pihak petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas untuk masing masing dapur tersebut yang betul betul kompeten sesuai bidang keahlian gizi makanan dan memliki legalitas kompeten sertifikat resmi.
Selain itu, juga ditemukan beberapa fakta fakta baru kalau dari 11 dapur yang berjalan saat ini, itu mayoritas belum memiliki standar kelayakan yang layak operasi serta legalitas resmi untuk keberadaan dapur MBG itu sendiri. ” 11 dapur MBG ini rata rata belum memenuhi standar dan kelayakan, bahkan ada sebagian besar yang berjalan beroperasi tanpa melakukan koordinasi intens dengan pihak Dinkes Pemkab Wajo “. Ucap Andi Erwin Plt Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Wajo Rabu 15 Oktober 2025.
Sementara Kadiskes Pemkab Wajo, Dr Armin yang coba dihubungi dan ditemui untuk melakukan koordinasi terkait hal tersebut diatas mengatakan kalau saat ini (Selasa kemarin red sedang rapat dengan pak Bupati Wajo), silahkan coba koordinasi dengan staf Dinkes Bu Asni. Ringkasnya melalui via selulernya
Sedangkan Bu Asni, Staf Dinkes Pemkab Wajo saat ditemui awak media ini tak menampik kalau dari sejumlah 11 dapur tersebut yang saat ini telah berjalan beroperasi memang sebagian besar jujur boleh dikata belum memenuhi standar kelayakan yang layak, bahkan dari beberapa dapur tersebut baru melakukan koordinasi ke pihak Dinkes.
” Dari 11 dapur yang bisa masuk kategori layak itu ada sekitaran 3 dapur saja, antaranya 2 di Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe dan 1 di Kelurahan Cina Kecamatan Pammana “. Ucapnya saat ditemui diruang kantornya Dinkes Pemkab Wajo.
Saat ini untuk seluruh dapur MBG di Wajo telah diberikan rekomendasi Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dari Dinkes dan melakukan pemeriksaan sampel air sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat baik itu, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air layak pakai.” Saat ini 11 dapur MBG baru mengantongi rekomendasi IKL dan pemeriksaan sampel air “. Tuturnya
Sementara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkab Wajo, Dwi Apriyanto yang coba ditemui dan dimintai klarifikasi serta tanggapan terkait legalitas usaha untuk 11 dapur MBG tersebut baik dari segi badan usaha NIB maupun SK Kemenkumham dan lain lainya belum berhasil ditemui dan begitupun juga melalui telepon selulernya juga tidak memberikan respon jawaban.
Sementara Korwil SPPI Kabupaten Wajo yang berperan dalam MBG Kabupaten Wajo, Andi Nur Anaraya yang dimintai tanggapan seputaran hal tersebut belum bisa memberikan jawaban klarifikasi tanggapan dan hanya mengatakan kepada awak media ini terimakasih informasinya pak, Insya Allah secepatnya saya kabariki dan berikan jawaban tanggapan informasi. Ringkasnya melalui telepon selulernya
Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah kritikan terkait program MBG di Kabupaten Wajo beberapa sekolah SD 12 Atakkae dan SD 199 Maddukelleng Kecamatan Tempe yang terkesan belum memenuhi standar kelayakan dan minimnya pengawasan ketat setelah ditemukannya adanya indikasi dugaan kuat terhadap penyaluran MBG yang ditemukan berbau dan tak layak konsumsi serta adanya keluhan sejumlah orang tua siswa yang menyebutkan anaknya mengalami mual mual dan muntah.
Penulis : Erwin
Editor : Adhy
