Ketua DPRD mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025

- Jurnalis

Sabtu, 24 Mei 2025 - 05:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta_Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, SH., (tautan tidak tersedia), bersama Ketua DPRD H. Syamsuddin Muhiddin, Pj. Sekda Barru Abubakar, dan Inspektur Daerah Abd. Rahim, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, 15/05/2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi secara terstruktur dan sistematis di tingkat daerah.

Baca Juga :  Purbaya Mendadak Dicopot dari Kursi Menkeu, Ada Apa di Balik Keputusan Mengejutkan Ini?

Rapat tersebut juga membahas tentang Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP), sistem yang mencakup delapan area intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas birokrasi. Bupati Barru menjelaskan bahwa MCSP bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga cerminan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Baca Juga :  Rutan Palu Ikuti Penguatan Kinerja Langsung Bersama Menteri Hukum dan HAM RI di Palu

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi, Pemerintah Kabupaten Barru akan menggelar rapat internal pada Senin mendatang untuk menyusun langkah strategis dan percepatan implementasi indikator MCSP di lingkup Pemkab Barru.

Inspektur Daerah Abd. Rahim menjelaskan bahwa koordinasi harus segera dilakukan agar komitmen Bupati dapat diinternalisasi dan dijalankan secara konkret di lapangan.

Follow WhatsApp Channel www.refortase.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kopdes Belum Jelas Hasilnya, Kemenkop Malah Minta Rp1,25 T Lagi, Publik Pun Tertawa
Kepala BGN Bilang MBG Tak Bermasalah, Guru dan Orang Tua Malah Bersuara: Siapa yang Harus Dipercaya?
Purbaya Mendadak Dicopot dari Kursi Menkeu, Ada Apa di Balik Keputusan Mengejutkan Ini?
Dari Mateng ke Jakarta, Nirwanasari Aras Kawal Sekolah Rakyat
Fadia Arafiq Dijerat Pasal Langka
Prof Henri Subiakto: UU ITE Harus Dikawal agar Tak Menjadi Alat Pembungkam Pers
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Babinsa Seliliran Lakukan Pendampingan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 06:36 WIT

Kopdes Belum Jelas Hasilnya, Kemenkop Malah Minta Rp1,25 T Lagi, Publik Pun Tertawa

Selasa, 15 September 2026 - 06:22 WIT

Kepala BGN Bilang MBG Tak Bermasalah, Guru dan Orang Tua Malah Bersuara: Siapa yang Harus Dipercaya?

Selasa, 15 September 2026 - 06:11 WIT

Purbaya Mendadak Dicopot dari Kursi Menkeu, Ada Apa di Balik Keputusan Mengejutkan Ini?

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:34 WIT

Dari Mateng ke Jakarta, Nirwanasari Aras Kawal Sekolah Rakyat

Minggu, 8 Maret 2026 - 19:53 WIT

Fadia Arafiq Dijerat Pasal Langka

Berita Terbaru