Jakarta_Bupati Barru A. Ina Kartika Sari turut menghadiri Sarasehan Kebangsaan Perubahan Geopolitik Dunia dalam peluang menuju Indonesia Raya yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selasa 20/5/2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia.
Sarasehan kebangsaan yang dibuka secara resmi Ketua MPR.RI H. Ahmad Muzani ini bertujuan sebagai wahana dialog lintas sektor, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia. Selain itu, juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan dan peran penting ideologi Pancasila di tengah dinamika zaman.
Bupati Barru A. Ina Kartika Sari yang hadir para acara tersebut, menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di daerah sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Dikatakan Bupati, melalui kegiatan Sarasehan yang mengusung tema,”Memperkokoh Idiologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” ini, tentunya para kepala daerah semakin dikuatkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
“Kami siap membumikan Pancasila di tengah masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing”, tegasnya.
Kehadiran Bupati Barru dalam forum tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tingkat lokal serta mendorong sinergi pusat dan daerah menuju cita-cita besar Indonesia Raya yang maju dan berdaulat.
Sarasehan yang dibuka secara resmi oleh Ketua MPR. RI H. Ahmad Muzani diikuti 867 orang peserta secara daring dan 1145 orang peserta secara luring, diantaranya Pimpinan DPR. MPR. DPD. Lambaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi. Forkopimda Provinsi, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.
