SENGKANG – Program Inpres Kegiatan tahun anggaran 2024 untuk program yang mendukung untuk air limbah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel) untuk wilayah Kabupaten Wajo dengan nilai fantastis yakni sekitaran 9 milliaran tersebut diduga banyak yang tak sesuai baik terkait soal spesifikasi dan jumlah pengadaan untuk pendukung program tersebut.
Dimana kegiatan Pembangunan Tangki Septik dan Sarana Pendukung lainya untuk program di Kabupaten Wajo Tahun anggaran 2024 yang mendukung Inpres air limbah tersebut banyak menuai tanya dan protes sejumlah warga dan hal tersebut juga dianggap perlu pihak APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk melakukan penelusuran terkait program tersebut.
” Ini patut dipertanyakan dan sebaiknya pihak APH mengambil langkah untuk melakukan penelusuran, jangan sampai program untuk masyarakat Wajo tersebut tak sesuai dan tidak tepat sasaran “. Ujar Nuraeni dan diamini sejumlah warga lainya
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan awak media ini dibeberapa titik lokasi yang tersentuh program tersebut, diduga banyak yang diduga tidak sesuai baik dari segi pekerjaan fisiknya maupun jumlah pengadaan atas program dan juga dinilai adanya keterlambatan pekerjaan dan indikasi yang mengarah ke Mark-Up pada harga satuan.
Dimna anggaran dari program tersebut terdapat nilai sekitaran Rp. 9.267.053.000,-. untuk pembangunan tangki septik skala individual sedianya untuk 669 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, hanya terdapat sekitaran 402 an unit tersedia dimana ada selisih jumlah sebanyak 267 unit.
Dimana hak tersebut dianggap perlu untuk lebih jauh dilakukan penelusuran dan juga peran pihak dari aph, agar hal tersebut tidak merugikan anggaran uang Negara yang berpotensi mengarah adanya unsur korupsi dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan juga adanya indikasi pembiaran pihak pengawas ataupun PPK.
Dan sekedar diketahui kalau berdasarkan hasil hitungan berarti anggaran untuk per unit atas program tersebut diangka sekitaran 21 sampai 22 jutaan dan ini dianggap terlalu tinggi.
Secara terpisah saat awak media mencoba untuk melakukan klarifikasi atau memintai tanggapan perihal tersebut diatas terhadap sejumlah pihak, baik pelaksana kegiatan maupun pihak pengawas atau PPP maupun Satker dari BPPW Sulsel yang coba untuk dihubungi hingga berita ini ditayangkan belum berhasil untuk ditemui dan dimintai tanggapan klarifikasi.
Namun pihak awak media berhasil mendapatkan informasi valid seputaran hal tersebut dan enggang disebutkan namanya mengatakan kalau pengadaan awal itu sebanyak 669 ini dari kontrak awal dengan 2 tipe, 1. bilik+ TS + GT+ Resapan + kloset, namun hal ini di adenddum menjadi 402 unit (bilik + TS + Resapan + kloset) dengan jumlah anggaran yang sama cuma jadi 1 tipe (BILIK + TS + GT + Resapan + Kloset) dan ini tersebar dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, Sulsel.
